Dukung Pemulihan Pasca Bencana, Balai Veteriner Bukittinggi Hadiri Rakor Distribusi Bantuan Kementan
Padang, 18 Desember 2025 — Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Distribusi Bantuan Bencana Alam untuk Provinsi Sumatera Barat sebagai langkah memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pelatihan Kementan, Tedi Dirhamsyah.
Selanjutnya arahan oleh, Brigadir Jenderal Polisi Hermawan Kepala Badan Pangan Nasional menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana. “Bantuan harus dibagi sesuai target. Jangan sampai yang terdampak besar menerima bantuan kecil, atau sebaliknya,” ujarnya.
Brigadir Jenderal Polisi Hermawan menegaskan komitmen aparat keamanan dalam mengawal proses distribusi bantuan. Ia berharap seluruh pihak bersama-sama melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Posko Bantuan Kementan sekaligus perwakilan Satuan Tugas Bantuan Bencana Kementan, Salwati, Kepala BRMP Sumbar, menyampaikan harapan agar sinergi antarinstansi terus diperkuat. Ia juga menyatakan kesiapan kantor BRMP Sumbar untuk dijadikan posko bantuan guna mendukung kelancaran koordinasi dan distribusi di lapangan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa evaluasi telah dilakukan pada penyaluran bantuan tahap pertama. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar perbaikan agar distribusi bantuan tahap kedua dapat berjalan lebih optimal dan tepat guna bagi petani serta masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat.
Melalui kegiatan ini, seluruh pihak berharap distribusi bantuan bencana alam di Sumatera Barat dapat terlaksana secara lebih terukur, adil, dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan terkait diharapkan mampu mempercepat pemulihan serta meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.