Bukittinggi, 5 November 2025 — Sebanyak 3 orang PPPK Paruh Waktu Balai Veteriner Bukittinggi ikuti Pembekalan, Penyerahan Keputusan Pengangkatan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 secara daring di ruang rapat Balai Veteriner Bukittinggi.
Agenda ini diawali oleh laporan dari Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Kementerian Pertanian (Kementan), Nurwahida. Kementerian Pertanian (Kementan) telah menuntaskan seluruh proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari 1.480 orang PPPK Tahap I, 1.105 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 1.113 orang PPPK Tahap II, dan 2.648 orang PPPK Paruh Waktu. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Kementan, Nurwahida, melaporkan bahwa agenda tersebut juga menegaskan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. "Kedepan tidak akan ada lagi penerimaan Non ASN dan seluruh pegawai yang bekerja di Kementan harus memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP)," tegas Nurwahida.
Kepala Balai Veteriner Bukittinggi, Tangguh Pitona, menyampaikan apresiasi kepada para peserta PPPK yang telah melalui proses seleksi dengan baik. Ia berharap kehadiran pegawai baru ini dapat memperkuat kinerja Balai dalam memberikan layanan kesehatan hewan dan pengujian laboratorium veteriner di wilayah kerja regional II.
“Kami menyambut baik semangat dan antusiasme para PPPK Paruh Waktu ini. Diharapkan mereka dapat segera beradaptasi dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan teknis maupun administrasi di lingkungan Balai,” ujarnya.
Selain pembekalan umum mengenai tugas dan tanggung jawab PPPK, kegiatan ini juga memuat penjelasan terkait hak dan kewajiban pegawai, sistem penilaian kinerja, serta tata tertib kerja di lingkungan Kementan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para PPPK Kementan, termasuk yang bertugas di Balai Veteriner Bukittinggi, dapat memahami secara komprehensif peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung program prioritas pembangunan pertanian nasional.