Bukittinggi, 20 Agustus 2026 — Balai Veteriner Bukittinggi menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan tema “Sinergi Bersama untuk Layanan Prima: Penguatan Layanan Publik melalui Keterbukaan Informasi Publik, Komunikasi Publik, dan Pengawasan Pelayanan.”

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, S.STP, ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, instansi pengawas, serta media untuk menghimpun masukan, saran, dan aspirasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di BV Bukittinggi.

Kepala Balai Veteriner Bukittinggi, Tangguh Pitona, menyampaikan bahwa pelayanan prima hanya dapat diwujudkan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbukaan informasi, komunikasi publik yang efektif, dan pengawasan pelayanan merupakan tiga pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

FKP 2026 diikuti oleh 100 peserta, yang terdiri atas 60 peserta hadir secara langsung (luring) dan 40 peserta mengikuti secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pengguna layanan serta stakeholder Balai Veteriner Bukittinggi  dari berbagai unsur, sebagai bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peserta yang hadir antara lain perwakilan BV/BBV, BKSDA, Balai perbibitan,  Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, mahasiswa dan perguruan tinggi, klinik hewan, Kecamatan Baso, pelaku peternakan dan perusahaan, pengguna layanan secara perorangan, serta perwakilan media, di antaranya TVRI dan RRI. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang beragam sekaligus memperkuat kolaborasi antara Balai Veteriner Bukittinggi  dengan pengguna layanan dan stakeholder terkait.

Forum menghadirkan tiga narasumber, yaitu Adel Wahidi, S.E.I., M.H., Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat; Idham Fadhli, S.IP., Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat; serta TB. Mohamad Yusuf Hidayat, S.Sos., M.M.B., Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat.

Kehadiran TVRI Sumatera Barat menjadi wujud penguatan komunikasi publik sekaligus komitmen untuk menjalin kerja sama strategis dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memberikan perspektif mengenai pengawasan pelayanan serta implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah.

Melalui FKP 2026, Balai Veteriner Bukittinggi menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan veteriner yang profesional, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Masukan dan rekomendasi yang diperoleh melalui forum ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Veteriner Bukittinggi .

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Balai Veteriner Bukittinggi dengan pengguna layanan dan seluruh stakeholder, sehingga pelayanan veteriner dapat semakin berkualitas serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung *kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi.